#3Kenapa Aku Sepakat Sama Tan Malaka Soal Kemerdekaan
Tan Malaka pernah bilang: "Kemerdekaan yang setengah-setengah hanya akan membuat kita dijajah kembali dalam bentuk lain." Pernyataan ini mungkin terasa nyinyir atau skeptis di tengah euforia kemerdekaan waktu itu, tapi justru di situlah letak kejeniusannya. Dia sadar, kemerdekaan bukan cuma soal bendera, lagu kebangsaan, atau pengakuan internasional. Bagi Tan, kemerdekaan sejati itu ketika rakyat benar-benar berdaulat atas hidupnya.
Tan Malaka gak puas dengan kemerdekaan formal yang diproklamasikan 17 Agustus 1945. Karena menurut dia, kalau elite politik yang naik cuma ganti kulit dari penjajah lama, tapi struktur ekonominya, sistem sosialnya, bahkan cara berpikir rakyatnya masih dijajah, ya sama aja kita belum merdeka. Kita cuma pindah dari satu jenis penjajahan ke bentuk yang lebih halus.
Dia juga kritis banget terhadap proses negosiasi politik pasca-proklamasi—misalnya perjanjian-perjanjian dengan Belanda, yang menurut dia cuma kompromi yang melemahkan perjuangan rakyat. Makanya dia sampai bikin buku "Madilog" (Materialisme, Dialektika, dan Logika), yang jadi upayanya membentuk cara berpikir bangsa yang merdeka secara nalar. Karena buat dia, kebebasan berpikir adalah fondasi utama dari kemerdekaan sejati.
Tan Malaka bukan tokoh yang nyaman buat penguasa, bahkan dia dituduh radikal, nyeleneh, sampai akhirnya ditembak mati oleh sesama anak bangsa sendiri. Ironis, ya. Orang yang sejak awal memperjuangkan kemerdekaan justru gak diberi tempat dalam cerita resmi bangsa. Padahal dia udah keliling dunia, dari Filipina sampai Moskow, dari Belanda sampai Shanghai, demi satu hal: Indonesia merdeka, secara penuh. Bukan setengah-setengah.
Kalau kita refleksiin ke hari ini, sebenarnya pertanyaan Tan Malaka masih relevan banget. Udahkah kita benar-benar merdeka?
Kalau rakyat kecil masih susah makan, kalau pendidikan masih jadi hak istimewa, kalau kekuasaan masih dikuasai segelintir elit, kalau suara-suara kritis dibungkam—bukankah kita sedang hidup dalam bentuk penjajahan baru yang lebih halus, lebih rapi?
Dan mungkin, itulah kenapa suara Tan Malaka masih penting hari ini. Dia bukan cuma tokoh masa lalu. Dia adalah cermin yang bikin kita bertanya: Apakah kita benar-benar merdeka, atau cuma nyaman dalam ilusi kebebasan?
Dan memang, jika kita menelusuri kembali sejarah Indonesia, kita bisa lihat bahwa kekhawatiran Tan Malaka bukan tanpa dasar. Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 adalah tonggak penting—tapi ia juga lahir dari situasi darurat, di tengah kekosongan kekuasaan pasca-kekalahan Jepang. Proklamasi itu bukan akhir, tapi awal dari perjuangan lain: diplomasi, konflik bersenjata, dan tarik-menarik ideologi di tubuh bangsa yang baru lahir.
Di masa itu, banyak tokoh mengedepankan strategi kompromi untuk mendapat pengakuan internasional. Tapi Tan Malaka berbeda. Ia menolak keras perjanjian seperti Linggarjati dan Renville, karena menurutnya itu bentuk penyerahan diam-diam terhadap Belanda. Ia percaya bahwa kedaulatan sejati tidak datang dari meja perundingan, melainkan dari kekuatan rakyat yang sadar dan berani berdiri atas kakinya sendiri.
Dan sejarah mencatat: Indonesia memang “merdeka” lewat pengakuan kedaulatan pada 27 Desember 1949. Tapi pengakuan itu datang bersamaan dengan banyak syarat: dominasi ekonomi Belanda yang masih mengakar, keberadaan perusahaan asing, dan sistem pemerintahan yang masih diwarisi dari model kolonial. Seperti kata Tan: “Merdeka secara politik, tapi masih tergantung secara ekonomi dan budaya.”
Setelah itu, kita memasuki era Orde Lama dan Orde Baru—dua rezim yang berbeda wajah, tapi seringkali sama dalam membungkam suara kritis. Tan Malaka sendiri tak pernah benar-benar diakui secara resmi. Namanya nyaris dihapus, bukunya dilarang, dan jasadnya dikubur tanpa kepastian. Padahal, dialah orang Indonesia pertama yang memperjuangkan kemerdekaan 100%—jauh sebelum tokoh-tokoh lain menyuarakannya.
Hari ini, saat generasi muda tumbuh di era informasi dan teknologi, narasi-narasi lama mulai dikaji ulang. Tokoh-tokoh seperti Tan Malaka tak lagi dilihat sebagai radikal semata, tapi sebagai pemikir alternatif yang memberi warna pada perjuangan bangsa. Dan ini penting—karena sejarah tidak boleh tunggal. Ia harus lentur, terbuka pada tafsir baru, dan jujur menampilkan konflik di dalamnya.
Dengan membaca ulang tokoh seperti Tan Malaka, kita diingatkan bahwa kemerdekaan bukan warisan turun-temurun. Ia harus dipelihara, diuji, bahkan dipertanyakan terus-menerus. Bukan agar kita menjadi sinis, tapi agar kita tetap waspada: terhadap kekuasaan yang korup, terhadap budaya yang membungkam, terhadap sistem yang lebih memilih nyaman daripada adil.
Mungkin Tan Malaka tidak hadir dalam buku pelajaran secara utuh. Tapi justru karena itu kita harus mencarinya sendiri—dalam lorong-lorong sejarah yang jarang disorot. Karena dari sana, kita bisa menemukan bahwa menjadi merdeka bukan soal telah atau belum, tapi soal terus memilih untuk sadar, kritis, dan tak berhenti bertanya.
Komentar
Posting Komentar